Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia
            
Perjuangan Hak asasi manusia merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa yang menginjak-injak harkat dan martabat manusia. Misalnya pada zaman mesir kuno, munculnya rasialisme dan diskriminasi berdasarkan warna kulit di Amerika Serikat dan Afrika Selatan dan lain sebagainya.
Perjuangan untuk membela hak asasi manusia sebelum abad masehi dapat dilhat pada upaya-upaya berikut, antara lain
a. Perjuangan Nabi Musa memerdekakan warga bani Israil dari kekejaman yang dilakukan oleh Firaun
b. Hukum Hamurabi di Babylonia yang menetapkan adanya aturan hukum yang menjamin keadilan bagi semua warga Negara di Babylonia. Hukum tersebut terkenal sebagai jaminan hak-hak asasi manusia.
c. Solon di Athena yang mengajarkan bahwa orang-orang yang diperbudak karena tidak mampu melunasi utangnya, harus dibebaskan
d. Justianus (Kaisar Romawi, tahun 527 SM) merumuskan peraturan yang menjamin atas keadilan dan hak asasi manusia.
e. Para filsuf Yunani Kuno seperti Socrates, Plato dan Aristoteles mengemukakan pikirannya tentang jaminan hak-hak asasi manusia.

Perkembangan dan perjuangan hak asasi manusia pada masa sesudah Masehi ternyata lebih tegas dan berpengaruh pada kehidupan bernegara. Peristiwa atau dokumen sejarah yang lahir sesudah abad Masehi yang menunjukkan atau memperlihatkan akan adanya upaya untuk menjamin hak asasi manusia tercermin pada :

a. Magna charta (Piagam Agung, 1215), yaitu suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan Raja John I pada beberapa bangsawan atas tuntutannya. Sekalipun bukan memberikan hak kepada bangsawan dan bukan pada keseluruhan warga pada umumnya, tetapi Magna Charta merupakan lambang Piagam Hak Asasi manusia. Dalam magna Charta terkandung prinsip-prinsip bahwa 1) Bahwa kekuasaan raja harus dibatasi , dan 2) penghargaan terhadap hak asasi manusia lebih penting daripada kekuasaan raja.

           
b. Petition of rights (Hak-hak petisi, 1628), yaitu suatu dokumen yang ditandatangani oleh Raja Charles I. dokumen ini lahir karena adanya tuntutan dari utusan rakyat yang duduk di House of commons

c. Bill of Rights (Undang-Undang Hak, 1689), yaitu suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris setelah mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi tidak berdarah.

d. Revolusi Amerika yang melahirkan deklarasi kemerdekaan bagi Amerika (4 Juli 1776).

e. Revolusi Perancis (14 Juli 1789) yang melahirkan Declaration des Droit de L`Homme et du Citoyen.

hak(Pernyataaan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia) yang dilahirkan pada tanggal 10 Desember 1948. Piagam tersebut merupakan hasil kerja dari Komisi Hak Asasi yang didirikan pada tahun 1946 oleh PBB. Pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia belumlah merupakan perjanjian, tetapi secara moral semua anggota PBB wajib dan berkewajiban melaksanakan isi dari pernyataan tersebut.

       

      Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain,maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia,yakni:

ü Undang – Undang Dasar 1945

ü Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

ü Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :

Ø Hak – hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.

Ø Hak – hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.

Ø Hak – hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.

Ø Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality).

Ø Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untukmengembangkan kebudayaan.

Ø Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.


by : princstar.princstar.liesta5@gmail.com